Kamis, 10 Februari 2011Pengalamatan Internet , Biaya Akselerasi Dibebankan ke PJI
Kabar mengagetkan dirilis Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Lembaga yang mengatur alokasi Internet protocol address (IP address) di dunia ini memberi peringatan persediaan alamat IPv4 akan habis di pertengahan 2011. Jika IPv4 ini habis, perkembangan teknologi Internet bakal melambat. Padahal, sistem IP address yang kita gunakan saat ini adalah IPv4. Artinya, ini krisis dunia maya. Eksistensi dunia maya perlu diselamatkan. Pelaku dunia maya di Indonesia pun sudah harus bersiap mengusung perubahan IP address ini.
Posisi Indonesia yang diatur IANA adalah berada dalam naungan Asia Pacifi c Network Information Centre (APNIC) yang berpusat di Australia. IANA sendiri membawahi lima wilayah berdasarkan geografi di seluruh dunia. IANA mengungkapkan alamat IPv4 yang tersisa tinggal 7 persen atau setara dengan 280 juta IP di seluruh dunia. Menipisnya ruang IPv4 yang berjumlah sekitar 4 miliar bisa jadi akibat digunakannya pengalamatan ini sejak 1983 sehingga harus segera bersiap untuk migrasi ke dalam IPv6. IPv4 yang tersisa akan dibagi untuk kawasan Amerika Utara mendapatkan jatah 20 persen; 10 persen untuk wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Rusia; Amerika Latin dan Karibia sebesar 10 persen; sedangkan wilayah Afrika sebanyak 53 persen.
Sedang IPv6 merupakan jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 6. Panjang totalnya adalah 128-bit dan secara teoretis dapat mengalamati hingga 2.128=3,4 x 1.038 host komputer di seluruh dunia. IPv6 memiliki kelebihan seperti tingkat keamanan jaringan lebih tinggi, konfi gurasi dan routing otomatis, serta jumlah pengalamatan yang bisa mencapai jumlah tidak terhingga atau setara setiap inci permukaan Bumi. Lantas, bagaimana dengan pemain Internet besar di Indonesia? Tampaknya, beberapa operator besar sudah siap siaga mengantisipasi peralihan ini. Direktur Jaringan XL Axiata Dian Siswarini menegaskan XL Axiata telah siap menjalankan IPv6 karena persiapan dilakukan sejak 2007.
“Sekarang implementasi memakai dual stack mode, hampir semua elemen jaringan sudah siap menjalankan IPv6 mulai dari upstream, core network (Network Access Provider/NAP, ISP POP) dan server seperti DNS, web, dan mail server,” jelas Dian kepada Koran Jakarta, Rabu (9/2). Dian menjelaskan dual stack dilakukan agar transisi mulus sehingga perangkat yang menggunakan IPv4 masih bisa dilayani. “Jika migrasi menggunakan clean cut, pengguna malah tidak bisa akses ke Internet,” katanya.
Antisipasi yang sama dilakukan Indosat. Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto mengungkapkan IM2 telah memperluas kesiapan terhadap IPv6 pada Maret tahun lalu. Persiapan yang dilakukan mencakup perangkat dan router yang melayani pelanggan segmen korporasi. Bakrie Telecom juga telah melakukan persiapan yang sama. Wakil Direktur Utama Bidang Jaringan Bakrie Telecom M Danny Buldansyah memperkirakan perusahaannya butuh waktu dua hingga tiga bulan meng-upgrade sistem setelah waktu yang ditetapkan oleh pemerintah agar seluruh jaringannya siap dengan IP addres terbaru ini.
Sekadar mengingatkan IP address merupakan salah satu sumber daya Internet yang terbatas jumlahnya dan menjadi satu-satunya sistem pengalamatan jaringan Internet. Sistem pengalamatan ini memungkinkan komunikasi antarjaringan di dalam Internet. Jika untuk basic telephony, IP address diibaratkan adalah penomoran. Seandainya sumber daya ini habis, maka kiamatlah eksistensi dunia maya di satu negara karena tidak bisa berkembang.
Rendah Persiapan
Kepala Humas dan Pusat Informasi Kemenkominfo Gatot Dewo S Broto mengakui di Indonesia masih rendah persiapan untuk migrasi ke IPv6 walau sudah dilakukan berbagai persiapan sejak dua tahun lalu. “Kita sudah lakukan segala upaya, bahkan membuat satuan gugus tugas (task force), tetapi persiapannya sekitar 65 persen. Kami ingin migrasi ke IPv6 diakselerasi lebih cepat karena habisnya IPv4 ternyata lebih cepat. Kita targetkan April persiapan infrastruktur sudah selesai,” tegasnya.
Sayangnya, walau memiliki target yang mepet, pemerintah tidak mau keluar biaya untuk akselerasi dan lebih membatasi diri sebagai fasilitator melalui edukasi. “Biaya dan tanggung jawab migrasi ini ada di penyedia jaringan Internet (PJI),” tegasnya. Anggota Tim Ahli Task Force Migrasi IPv6, MS Manggalanny, mengungkapkan perwakilan dari APNIC di Indonesia adalah Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). “Proses pengajuan alamat IP ada biaya per tahun. Khusus bagi pengguna yang sudah punya alokasi IPv4 sendiri boleh mengajukan alokasi IPv6 gratis selama beberapa waktu untuk uji coba implementasi,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum APJII Sammy Pangerapan menjelaskan sebenarnya yang terjadi bukanlah migrasi ke IPv6, tetapi semua PJI siap menjalankan IPv6. “Migrasi baru bisa dilakukan jika semua stakeholder sudah mengunakan IPv6. Sekarang itu masih dual stack. Saat ini, yang sudah terlihat di jaringan internasional ada 44 atau sekitar 19 persen dari total 227 PJI,” jelasnya. Sammy pun membantah asosiasinya melakukan komersialisasi dalam pengalamatan IP. “Komersial dari mana? Fee kita lebih murah daripada ambil di APNIC dan fee itu ditentukan lewat rapat yang terbuka,” tegasnya.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Internet Teleponi Indonesia (APITI) Teddy A Purwardi mengungkapkan baru sekitar 10 persen PJI yang siap menjalankan IPv6. “Soal migrasi itu akan terjadi secara akomodatif. Jika tidak migrasi para pengguna IPv4 tidak bisa melongok ke IPv6. Proses ini hulu ke hilir dari segi jaringan dan paralel dengan DNSv6,” jelasnya.
dni/E-6.
Posisi Indonesia yang diatur IANA adalah berada dalam naungan Asia Pacifi c Network Information Centre (APNIC) yang berpusat di Australia. IANA sendiri membawahi lima wilayah berdasarkan geografi di seluruh dunia. IANA mengungkapkan alamat IPv4 yang tersisa tinggal 7 persen atau setara dengan 280 juta IP di seluruh dunia. Menipisnya ruang IPv4 yang berjumlah sekitar 4 miliar bisa jadi akibat digunakannya pengalamatan ini sejak 1983 sehingga harus segera bersiap untuk migrasi ke dalam IPv6. IPv4 yang tersisa akan dibagi untuk kawasan Amerika Utara mendapatkan jatah 20 persen; 10 persen untuk wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Rusia; Amerika Latin dan Karibia sebesar 10 persen; sedangkan wilayah Afrika sebanyak 53 persen.
Sedang IPv6 merupakan jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 6. Panjang totalnya adalah 128-bit dan secara teoretis dapat mengalamati hingga 2.128=3,4 x 1.038 host komputer di seluruh dunia. IPv6 memiliki kelebihan seperti tingkat keamanan jaringan lebih tinggi, konfi gurasi dan routing otomatis, serta jumlah pengalamatan yang bisa mencapai jumlah tidak terhingga atau setara setiap inci permukaan Bumi. Lantas, bagaimana dengan pemain Internet besar di Indonesia? Tampaknya, beberapa operator besar sudah siap siaga mengantisipasi peralihan ini. Direktur Jaringan XL Axiata Dian Siswarini menegaskan XL Axiata telah siap menjalankan IPv6 karena persiapan dilakukan sejak 2007.
“Sekarang implementasi memakai dual stack mode, hampir semua elemen jaringan sudah siap menjalankan IPv6 mulai dari upstream, core network (Network Access Provider/NAP, ISP POP) dan server seperti DNS, web, dan mail server,” jelas Dian kepada Koran Jakarta, Rabu (9/2). Dian menjelaskan dual stack dilakukan agar transisi mulus sehingga perangkat yang menggunakan IPv4 masih bisa dilayani. “Jika migrasi menggunakan clean cut, pengguna malah tidak bisa akses ke Internet,” katanya.
Antisipasi yang sama dilakukan Indosat. Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto mengungkapkan IM2 telah memperluas kesiapan terhadap IPv6 pada Maret tahun lalu. Persiapan yang dilakukan mencakup perangkat dan router yang melayani pelanggan segmen korporasi. Bakrie Telecom juga telah melakukan persiapan yang sama. Wakil Direktur Utama Bidang Jaringan Bakrie Telecom M Danny Buldansyah memperkirakan perusahaannya butuh waktu dua hingga tiga bulan meng-upgrade sistem setelah waktu yang ditetapkan oleh pemerintah agar seluruh jaringannya siap dengan IP addres terbaru ini.
Sekadar mengingatkan IP address merupakan salah satu sumber daya Internet yang terbatas jumlahnya dan menjadi satu-satunya sistem pengalamatan jaringan Internet. Sistem pengalamatan ini memungkinkan komunikasi antarjaringan di dalam Internet. Jika untuk basic telephony, IP address diibaratkan adalah penomoran. Seandainya sumber daya ini habis, maka kiamatlah eksistensi dunia maya di satu negara karena tidak bisa berkembang.
Rendah Persiapan
Kepala Humas dan Pusat Informasi Kemenkominfo Gatot Dewo S Broto mengakui di Indonesia masih rendah persiapan untuk migrasi ke IPv6 walau sudah dilakukan berbagai persiapan sejak dua tahun lalu. “Kita sudah lakukan segala upaya, bahkan membuat satuan gugus tugas (task force), tetapi persiapannya sekitar 65 persen. Kami ingin migrasi ke IPv6 diakselerasi lebih cepat karena habisnya IPv4 ternyata lebih cepat. Kita targetkan April persiapan infrastruktur sudah selesai,” tegasnya.
Sayangnya, walau memiliki target yang mepet, pemerintah tidak mau keluar biaya untuk akselerasi dan lebih membatasi diri sebagai fasilitator melalui edukasi. “Biaya dan tanggung jawab migrasi ini ada di penyedia jaringan Internet (PJI),” tegasnya. Anggota Tim Ahli Task Force Migrasi IPv6, MS Manggalanny, mengungkapkan perwakilan dari APNIC di Indonesia adalah Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). “Proses pengajuan alamat IP ada biaya per tahun. Khusus bagi pengguna yang sudah punya alokasi IPv4 sendiri boleh mengajukan alokasi IPv6 gratis selama beberapa waktu untuk uji coba implementasi,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum APJII Sammy Pangerapan menjelaskan sebenarnya yang terjadi bukanlah migrasi ke IPv6, tetapi semua PJI siap menjalankan IPv6. “Migrasi baru bisa dilakukan jika semua stakeholder sudah mengunakan IPv6. Sekarang itu masih dual stack. Saat ini, yang sudah terlihat di jaringan internasional ada 44 atau sekitar 19 persen dari total 227 PJI,” jelasnya. Sammy pun membantah asosiasinya melakukan komersialisasi dalam pengalamatan IP. “Komersial dari mana? Fee kita lebih murah daripada ambil di APNIC dan fee itu ditentukan lewat rapat yang terbuka,” tegasnya.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Internet Teleponi Indonesia (APITI) Teddy A Purwardi mengungkapkan baru sekitar 10 persen PJI yang siap menjalankan IPv6. “Soal migrasi itu akan terjadi secara akomodatif. Jika tidak migrasi para pengguna IPv4 tidak bisa melongok ke IPv6. Proses ini hulu ke hilir dari segi jaringan dan paralel dengan DNSv6,” jelasnya.
dni/E-6.
sumber : https://groups.yahoo.com/neo/groups/telcotrainers/conversations
0 comments:
Post a Comment